Seksi SDHTL, BPKHTL Wilayah XVIII melakukan sharing knowledge pada hari Senin, 17 Februari 2025. Perwakilan BPKHTL Wilayah XVIII (Galang Bagus Cendana, S.Hut. dan M. Kurnia Nasution, S.Hut.) yang mengikuti Workshop FRA di Lombok, menjelaskan tentang mekanisme dan tata cara forest assessment yang dilakukan saat workshop. Kegiatan sharing knowledge tersebut menjadi sarana pembelajaran dan transfer pengetahuan bagi staf lingkup SDHTL yang belum memiliki kesempatan untuk melakukan forest assessment dengan metode yang dikembangkan FAO Roma. Kegiatan tersebut menggunakan Collect Earth Online yang dikembangkan FAO (https://www.collect.earth/).

Forest Resource Assessment yang melibatkan BPKHTL di seluruh Indonesia merupakan kegiatan yang ke-3 kalinya dilakukan FAO Roma. Pertama kali dilaksanakan Tahun 2016 di Bogor, lalu tahun 2019 di Bali, dan tahun 2025 di Lombok. Provinisi Aceh yang merupakan wilayah kerja BPKHTL Wilayah XVIII mendapatkan sample sebanyak 296 Plot. Selain itu, dilakukan juga survey terhadap beberapa plot Mangrove yang tersebar di Indonesia. Provinsi Aceh tercatat memiliki ± 27.470.61 Hutan Mangrove (Data Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023).


Instagram : @bpkhtl.18aceh

Mengenal Tugas & Fungsi Ditjen Planologi Kehutanan Sobat Plano tahukah kamu? Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia! Sebagai bagian dari Kementerian Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemantapan kawasan hutan. Apa saja yang dilakukan?

✅ Menyusun rencana dan penggunaan kawasan hutan

✅ Menginventarisasi dan memantau sumber daya hutan

✅ Mengukuhkan dan menata kawasan hutan

✅ Memberikan bimbingan teknis & supervisi

✅ Melakukan evaluasi & pelaporan kebijakan kehutanan Dengan tugas ini, Ditjen Planologi Kehutanan memastikan bahwa kawasan hutan tetap terjaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

#PlanologiKehutanan #hutanpunyarencana #kawasanhutan

Tim Penilikan Barang Pengganti Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Pertamina (Persero) @pertamina mengecek langsung Pembangunan Gedung Kantor BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh, didampingi oleh Kepala Balai, Kasubbag Tata Usaha dan beberapa staff BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh.
Proses penilikan ini melibatkan tim yang terdiri dari tenaga ahli dalam bidang pengelolaan BMN @ditjenpktl.klhk .Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan, kelengkapan dokumen, serta faktor-faktor pendukung lainnya dari setiap aset yang terlibat. Kami percaya bahwa langkah ini adalah langkah krusial dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.
Kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas administratif, tetapi juga merupakan wujud komitmen kami untuk mengelola barang milik negara secara bertanggung jawab. Dengan melakukan penilikan yang teliti, kami berharap dapat meminimalkan risiko penggunaan dan pengelolaan bangunan, serta memastikan bahwa setiap barang yang ditukar dapat memberikan manfaat maksimal bagi BPKHTL wilayah XVIII Banda Aceh.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kerja sama dan dedikasi semua pihak sangat berpengaruh dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang baik dan berkelanjutan.

Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan Bapak Syukur, S.Hut menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendampingan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 23-24 September 2024, bertempat di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta Pusat.

Diadakannya bimbingan teknis untuk memperkuat pemahaman tentang pendampingan hukum, dapat memberikan dukungan yang tepat dan efektif. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita bisa menciptakan keadilan yang lebih merata!

BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh baru saja melaksanakan Rapat Pembahasan Adminstrasi Pelaksanaan Kegiatan Survey Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas (BPKS) sabang. Dan melakukan penentuan rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan direktorat IPSDH.

Serta Penentuan rencana verifikasi lapangan pada kegiatan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh.